Desa Logandeng

Sesuai dengan Perda no 16 tahun 2019 ini pemerintah Gunungkidul telah menetapkan perubahan nama Desa dan Kecamatan, yaitu: Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa ..selengkapnya

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah dalam pembangunan, desa dapat diberikan bantuan keuangan khusus (BKK) kepada desa Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan ..selengkapnya

Menurut definisi dalam Perbup no 80 Tahun 2018 mendefinisikan bahwa Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputikewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskaladesa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten ..selengkapnya

Adapun definisi Jaga Warga adalah" "Sekumpulan orang yang memiliki kesamaan aspirasi dalam upaya menumbuhkan kembali nilai luhur yang hidup atau yang ada di masyarakat dalam rangka mewujudkan keistimewaan dengan penguatan persatuan dan kesatuan guna melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan, ketertiban ..selengkapnya

Peraturan Bupati Gunungkidul no 8 tahun 2019 merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul no 7 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. secara garis besarnya berisikan : Bab I berisi tentang ketentuan umum Pada Bab II berisi penentuan jumlah anggota BPD. Jumlah penduduk ..selengkapnya

Untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (6), Pasal 6 ayat (4), Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 ..selengkapnya

Keberadaan Perangkat Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ..selengkapnya